Siapa yang gak tau bawang putih? Saya rasa semua orang yang baca artikel ini tau bagaimana rasa dan bentuk dari bawang putih. Dan kita semua juga tau apa kegunaan dari bawang putih, ya sebagai bumbu masakan. Namun tahukah anda fungsi yang lain dari bawang putih? Saya sering menggunakan bawang putih ini sebagai penghilang bau mulut, kadang-kadang saya makan satu siung bawang putih untuk menghilangkan bau mulut, tentu saja rasanya sangat tidak enak dan membuat mulut panas.
Selain obat bau mulut, apakah anda tau penyakit apalagi yang bisa disembuhkan oleh OBAT HERBAL ini? Hipertensi, ternyata bawah putih juga bisa digunakan sebagai obat Hipertensi. Saya sendiri tidak tau bagian apanya yang digunakan sebagai obat Hipertensi. Selain untuk obat hipertensi, bawang putih juga digunakan sebagai obat Asma, Batuk, Masuk angin, Sakit kepala, Sakit kuning; Sesak nafas, Busung air, Ambeien, Sembelit, Luka memar, Abses; Luka benda tajam, digigit serangga, Cacingan, Sulit tidur dan masih banyak lagi. Ternyata kalau kita jeli, banyak sekali OBAT TRADISIONAL seperti bawang putih yang bisa mengobati berbagai macam penyakit.
Informasi terbaru Perencanaan Midlife Update Sistem Senjata Angkatan Laut
All hands,
Selama ini nampaknya perencanaaan midlife update sistem senjata Angkatan Laut, khususnya kapal perang belum tertata dengan baik. Tidak jarang MLU dilaksanakan ketika kondisi kapal perang ketika sudah mengalami banyak kerusakan. Akibat belum tertata dengan baik, perencanaan untuk anggarannya pun memerlukan waktu yang tidak sedikit. Akibatnya butuh waktu proses yang lama bagi suatu kapal perang untuk menjalani MLU.
Bandingkan dengan MLU yang terjadi di Angkatan Laut negara-negara lain. Pelaksanaan MLU di sana sudah direncanakan secara matang ketika kondisi kapal perang sedang dalam tingkat kesiapan yang tinggi. Tidak jarang MLU dirancang lima tahun sebelum MLU dilaksanakan. Dengan demikian, dari sisi anggaran tidak sulit untuk menentukan alokasinya.
Indonesia mempunyai sejumlah kapal perang yang saat ini kondisinya masih baik, sebab dari segi usia tergolong muda atau setidaknya di bawah 20 tahun. Seiring dengan berjalannya waktu, semenjak di sini sebaiknya telah dirancang jadwal MLU kapal-kapal tersebut. Misalnya, korvet kelas Diponegoro sebaiknya antara usia 10 sampai 15 tahun sudah menjalani MLU. Begitu pula kapal-kapal perang lainnya.
Satu hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam MLU adalah modernisasi sistem. Perlu dipertimbangkan apakah sewaco, rudal, sistem pendorong dan lain sebagainya perlu diganti dengan keluaran terbaru ataukah mempertahankan yang sudah terpasang saat ini. Melihat dari filosofi MLU, MLU biasanya mencakup pula pemutakhiran berbagai subsistem senjata yang ada di dalam suatu kapal perang.
Tinggalkan komentar anda tentang
Perencanaan Midlife Update Sistem Senjata Angkatan Laut
Informasi terbaru Belajar Dari Pengalaman Korea Selatan
All hands,
Korea Selatan merupakan salah negara berkembang di dunia yang mengembangkan industri pertahanan dan industri strategis secara konsisten dan berkesinambungan. Hasilnya kini bisa dilihat, negeri ini meskipun tidak mencapai kemandirian absolut akan tetapi sebagian besar sistem senjata bagi militernya sudah bisa dibuat di dalam negeri. Dalam pengembangan industri itu, Seoul tidak ragu-ragu untuk bekerjasama dengan negara-negara lain, karena sadar bahwa kemandirian absolut itu tidak ada.
Keberhasilan menghasilkan sistem senjata bagi kepentingan militernya bukan tanpa konsekuensi bagi Korea Selatan. Negeri ini harus mencari pasar internasional untuk mencapai skala keekonomian industri pertahanan dan industri strategisnya. Sebab meskipun negeri itu masih berstatus perang dengan Korea Utara, namun daya serap militer Negeri Ginseng tetap belum bisa mencapai skala keekonomian industri pertahanan dan industri strategis yang mereka kembangkan.
Oleh karena itu, menjadi wajar bila sejak 2004 Seoul menggadang-gadang kapal selam yang difotokopi dari Jerman untuk dijual kepada Angkatan Laut Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia diharapkan mampu memenuhi skala keekonomian produksi kapal selam tersebut. Sebab selama ini belum ada negeri lain yang memakai kapal selam fotokopi itu.
Hal serupa akan dialami pula industri pertahanan dan industri strategis Indonesia tahun-tahun ke depan. Bahkan ada yang sudah mengalaminya sejak dahulu, misalnya industri dirgantara. Pertanyaannya adalah strategi pemasaran apa yang telah dirancang untuk memenuhi skala keekonomian tersebut. Apakah cukup dipasarkan oleh para direktur perusahaan ataukah harus dipasarkan pula oleh pemimpin negeri ini?
Tinggalkan komentar anda tentang
Belajar Dari Pengalaman Korea Selatan
Informasi terbaru Capability-Based Planning Dan Kawasan Pelibatan
All hands,
Satu hal penting dalam memahami tentang capability-based planning adalah menghubungkan antara konsep perencanaan tersebut dengan tataran empiris alias dunia nyata. Sebab konsep itu harus dipraktekkan di lapangan, bukan sekedar konsep akademis. Ketika menghubungkan keduanya, terdapat isu krusial yang harus senantiasa diperhatikan oleh para staf perencana militer.
Saat membahas tentang perencanaan kekuatan, dua pertanyaan pokok yang sering diajukan adalah how much is enough dan what capabilities do we need. Kaitan dengan capability-based planning, pertanyaan how much is enough dan what capabilities do we need baru bisa dijawab apabila perencanaan tersebut dicocokkan dengan ruang dan waktu di mana kekuatan yang akan dibangun akan digunakan nantinya. Dengan kata lain, ruang berupa kawasan geografis dan dalam kerangka waktu tertentu harus didefinisikan dengan jelas dalam capability-based planning.
Masalah ruang dan waktu itu akan terkait dengan skenario rencana perang yang akan disusun. Skenario rencana perang di antaranya akan memberikan perhatian pada masalah strategis dan operasional apa saja yang akan dihadapi oleh kekuatan kita menghadapi kekuatan (calon) lawan. Apabila dalam skenario rencana perang menyatakan atau menuntut x, maka capability-based planning harus bisa memenuhi atau mencapai x tersebut.
Bertolak dari pemahaman ini, capability-based planning mengenal ruang dan waktu dalam implementasinya di lapangan. Dengan kondisi geografis yang berbeda, maka capability yang dibutuhkan oleh kekuatan militer, termasuk Angkatan Laut juga berbeda. Kalau kita merancang dua kawasan pelibatan, maka capability-based planning untuk dua kawasan tersebut sangat mungkin tidak sama.
Tinggalkan komentar anda tentang
Capability-Based Planning Dan Kawasan Pelibatan
Informasi terbaru Kalkulasi Jadwal Operasional Kapal Selam Lawan
All hands,
Intelijen maritim tugasnya adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, kemudian menganalisisnya dan selanjutnya melaksanakan diseminasi kepada pengguna yang terkait dengan Angkatan Laut dan domain maritim. Data yang dikumpulkan tak bukan dan tidak lain yaitu kekuatan Angkatan Laut lawan secara lengkap. Termasuk berapa kekuatan kapal yang tengah berada di pangkalan, berapa kapal yang tengah berada di laut, bagaimana mata rantai logistiknya, sistem komunikasi dan sandi, siapa saja para komandan kapal dan bagaimana kepribadiannya dan lain sebagainya.
Salah satu sistem senjata Angkatan Laut yang paling ditakuti adalah kapal selam. Dalam konflik, perhatian utama selalu diberikan kepada eksistensi kapal selam lawan. Di mana posisi mereka, apakah sedang beroperasi di laut atau tengah berada di pangkalan dalam rangka pemeliharaan. Kalau sedang beroperasi, di mana posisi kapal selam tersebut beberapa minggu atau bahkan hari terakhir.
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu menghantui Panglima Armada dan juga Komandan Gugus Tugas suatu Angkatan Laut yang kekuatannya harus menghadapi Angkatan Laut lawan yang dilengkapi dengan kapal selam. Untuk menjawab pertanyaan itu, salah satu pihak yang wajib dan harus menjawabnya adalah intelijen maritim.
Indonesia kini dikelilingi oleh setidaknya tiga negara yang mengoperasikan kapal selam. Kondisi itu dengan sendirinya menggambarkan bahwa ada kebutuhan mendesak mengenai informasi tentang operasi kapal selam negara-negara itu. Misalnya saat ini kapal selam Singapura berapa yang di pangkalan, berapa yang beroperasi di laut. Begitu juga dengan Malaysia.
Tentu menjadi tantangan untuk mengetahui hal tersebut. Namun demikian, tantangan itu sebenarnya bisa ditaklukkan kalau unsur intelijen maritim cerdas. Bukan hal sulit untuk mengetahui kondisi kapal selam lawan. Ada cara-cara konvensional yang bisa dieksploitasi untuk mengetahui hal tersebut.
Masalahnya adalah apakah cari itu terpikirkan atau tidak? Kalau terpikirkan, apakah dilaksanakan di lapangan?
Ketika satuan intelijen maritim mampu memberikan informasi kepada pengguna bahwa jumlah kapal selam lawan yang berada di pangkalan karena pemeliharaan berjumlah x dan dipastikan tidak dapat dioperasikan dalam waktu singkat, hal itu sudah membantu mengurangi beban seorang Panglima Armada dan Komandan Gugus Tugas. Sebab tugas mereka kini tinggal mencari posisi kapal selam lawan yang tengah beroperasi.
Tinggalkan komentar anda tentang
Kalkulasi Jadwal Operasional Kapal Selam Lawan
Informasi terbaru Kebutuhan Minimal Kapal Selam
All hands,
Berapa sesungguhnya kebutuhan minimal kapal selam yang harus memperkuat Angkatan Laut negeri ini? Di masa lalu beberapa perwira senior berpendapat bahwa diperlukan minimal delapan kapal selam untuk mengawal perairan yurisdiksi negeri ini. Alasannya, terdapat delapan perairan strategis yang harus bisa diliput oleh satuan kapal selam. Pendapat itu mempunyai justifikasi dasar yang sulit untuk dibantah.
Mari kita tinjau dari perspektif lain. Konsep operasi Angkatan Laut mengenal siklus 30:30:30. Mengacu pada konsep tersebut, menurut hemat saya kebutuhan minimal kapal selam adalah enam kapal selam.
Perhitungannya, dibutuhkan dua kapal selam yang beroperasi setiap saat dengan masing-masing satu kapal selam disebarkan ke wilayah barat dan satu lagi ke wilayah timur. Pada saat yang sama, dua kapal selam yang berada di pangkalan dalam rangka pemeliharaan rutin setelah menjalani patroli selama beberapa waktu. Di waktu yang sama pula, sebaiknya tersedia dua kapal selam yang berstatus siap operasi di pangkalan yang siaga untuk dikerahkan dalam dalam kondisi kesiagaan itu sehari-harinya kegiatan yang dilaksanakan adalah latihan, latihan dan latihan.
Siklus 30:30:30 dalam satuan kapal selam itu bisa berjalan mendekati sempurna apabila dukungan logistiknya lancar. Tanpa dukungan logistik yang lancar, akan terjadi ketidakseimbangan dalam siklus itu. Dengan kata lain, kebutuhan minimal kapal selam harus didukung oleh kesiapan anggaran, sebab logistik antara lain ditentukan oleh alokasi anggaran.
Bertolak dari perhitungan bahwa kebutuhan minimal kapal selam Indonesia adalah enam, kebutuhan setengah ideal menurut hemat saya adalah 12 kapal selam. Siklusnya tetap sama, nama tiap siklus diisi oleh empat kapal selam. Kalau kekuatan laut negeri ini diperkuat oleh 12 kapal selam, bisa dibayangkan betapa besarnya daya tangkal Indonesia. Namun jangankan 12 kapal selam, tercapainya kebutuhan minimal enam kapal selam pun sudah cukup untuk membuat Angkatan Laut di sekitar Indonesia untuk pikir-pikir sebelum bertindak.
Tinggalkan komentar anda tentang
Kebutuhan Minimal Kapal Selam
Informasi terbaru Tidak Ada Kemandirian Absolut
All hands,
Dalam industri, suka atau tidak suka harus dibahas tentang skala keekonomian suatu produk. Industri pertahanan dan industri strategis yang bergantung pada pasar di dalam negeri tidak akan pernah mencapai skala keekonomian produknya, sebab jumlah kebutuhan militer negeri ini tidak mencapai skala keekonomian mereka. Kalau dipaksakan agar pasar di dalam negeri menyerap produk mereka, itu sama saja mereka akan menjadi beban baru bagi anggaran pertahanan Indonesia.
Harus dipahami bahwa pengadaan dari dalam negeri sifatnya rekomendasi, bukan wajib!!! Kalau wajib, kekuatan laut negeri ini akan lumpuh pelan-pelan karena industri pertahanan dan industri strategis dalam negeri tidak mampu membuat kapal perang jenis kombatan beserta segenap subsistemnya. Karena sifatnya rekomendasi, maka suka atau tidak suka bagi Angkatan Laut ketergantungan pada produk asing masih tinggi.
Lalu bagaimana agar industri pertahanan dan industri strategis bisa mencapai skala keekonomian sehingga tidak kolaps nantinya. Pilihannya adalah kembali ke strategi lama yang pernah diadopsi pada era Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie, yaitu offset dan lisensi. Dengan offset dan lisensi, ada biaya investasi yang bisa dipotong secara signifikan yaitu biaya R&D. Sebaliknya, ada teknologi yang bisa Indonesia kuasai dari program tersebut.
Selain itu, industri pertahanan dan industri strategis Indonesia harus bisa menembus pasar di luar negeri, minimal di negara-negara berkembang. Membuat suatu produk adalah satu soal, namun memasarkan produk juga harus diperhatikan dengan seksama.
Kemandirian industri pertahanan dan industri strategis dalam negeri bukan bersifat absolut. Dalam era globalisasi, tidak ada kemandirian absolut termasuk di bidang teknologi pertahanan.
Itu harus diinsyafi dengan betul. Ambisi industri pertahanan dan industri strategis untuk bisa membuat sistem senjata secara mandiri bagaikan pungguk merindukan bulan. Kalau pendahulu para teknolog sekarang yaitu B.J. Habibie saja melakukan penguasaan teknologi lewat program offset dan lisensi, mengapa para penerusnya keluar dari jalur itu. Betul bahwa di era Habibie berjaya industri dirgantara negeri ini bisa membuat pesawat angkut, tetapi subsistem di dalamnya tetap menggunakan berbagai produk luar negeri. Sebab memang mustahil suatu industri dirgantara membuat sendiri semua subsistem yang melengkapi suatu pesawat udara.
Lalu kenapa kini muncul sebagian generasi baru yang bermimpi di siang bolong soal kemandirian absolut? Apakah mereka terputus dari generasi sebelumnya? Ataukah mereka tidak pernah mempelajari sejarah industri pertahanan dan industri strategis negeri ini?
Tinggalkan komentar anda tentang
Tidak Ada Kemandirian Absolut
Informasi terbaru Merancang Strategi Angkatan Laut Di Tengah Ketidakpastian
All hands,
Dalam merancang strategi, salah satu kondisi yang harus dihadapi adalah ketidakpastian. Begitu pula dalam merancang strategi Angkatan Laut untuk suatu jangka waktu tertentu. Ketidakpastian yang dihadapi bukan semata faktor eksternal seperti perkembangan lingkungan strategis, akan tetapi menyentuh pula faktor internal berupa kebijakan politik pemerintah, preferensi masyarakat dan situasi ekonomi. Kondisi itu dihadapi oleh mayoritas Angkatan Laut di dunia.
Indonesia yang luas wilayah perairannya menduduki dua pertiga kawasan Asia Tenggara dihadapkan pula pada ketidakpastian. Dari perspektif domain maritim, ketidakpastian itu cukup banyak semisal hubungan antar negara, dinamika dan kecenderungan keamanan kawasan, kinerja perekonomian global, kawasan dan nasional, pembangunan kekuatan Angkatan Laut kawasan dan lain sebagainya. Jelas merupakan tantangan yang tidak mudah untuk merancang suatu strategi Angkatan Laut yang diharapkan dapat bekerja guna mengamankan kepentingan nasional.
Kalau kita mau jujur, Indonesia belum mempunyai strategi Angkatan Laut yang sesuai dengan dinamika kondisi lingkungan keamanan saat ini. Boleh saja ada pendapat bahwa SPLN adalah strategi Angkatan Laut, namun apabila dipelajari lebih dalam strategi itu berangkat dari asumsi yang sesuai dengan era ketika strategi tersebut dicetuskan. SPLN selalu berasumsi bahwa serangan berasal dari luar wilayah kedaulatan.
Memasuki dekade kedua abad ke-21, tantangan keamanan pada domain maritim akan terus berkembang. Ketidakpastian masih akan terus mewarnai dunia dan kawasan. Di tengah ketidakpastian itu, Indonesia dituntut untuk merancang strategi Angkatan Laut yang mutakhir.
Tinggalkan komentar anda tentang
Merancang Strategi Angkatan Laut Di Tengah Ketidakpastian
Informasi terbaru Indonesia Butuh Goldwater-Nichols Act
All hands,
Kini kekuatan militer Amerika Serikat merupakan kekuatan gabungan alias joint forces dalam arti sebenarnya. Untuk menciptakan kekuatan itu, Negeri Abang Sam membutuhkan waktu yang panjang. Sebab sejak 1947 dengan berlakunya National Security Act yang menjadi dasar pembentukan Department of Defense, memerlukan waktu hampir 40 tahun untuk memaksa keempat Angkatan (dengan pengecualian U.S. Coast Guard) untuk benar-benar menjadi kekuatan gabungan dalam makna sesungguhnya.
Instrumen pemaksaannya adalah The Goldwater-Nichols Department of Defense Reorganization Act (Public Law 99-433) pada 1986. Berdasarkan undang-undang itu, dilakukan berbagai restrukturisasi dan validasi dalam organisasi Departemen Pertahanan, termasuk di dalamnya berbagai komando wilayah dunia beserta satuan tempur yang ada di dalamnya. Sebelum The Goldwater-Nichols Act berlaku, selalu terjadi tarik menarik antara tiap Angkatan dalam masalah pembinaan dan penggunaan sistem senjata, sementara Menteri Pertahanan tidak mempunyai kekuasaan yang besar untuk memaksa militer menjadi suatu joint forces.
Setelah berlakunya undang-undang tersebut, militer Amerika Serikat harus tunduk sepenuhnya pada kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan, termasuk soal restrukturisasi organisasi-organisasi pertahanan. Tidak heran bila di masa Donald Rumsfeld menjadi Menteri Pertahanan untuk kedua kalinya, dengan gampang dia menetapkan peraturan yang mencopot penyebutan Commander in Chief pada para panglima Unified Command yang telah dipakai selama puluhan tahun. Penyebutan CINC kini hanya boleh dipakai oleh POTUS.
Apabila ditarik dalam kasus Indonesia saat ini, tidak diragukan lagi bahwa negeri ini membutuhkan suatu Goldwater-Nichols Act ala Indonesia. Tujuannya adalah untuk restrukturisasi organisasi Departemen Pertahanan dan TNI. Selain restruktrisasi pada Departemen Pertahanan, TNI harus ditempatkan langsung di bawah Menteri Pertahanan. Eksistensi organisasi pertahanan yang ada saat ini harus dikaji kembali, apakah semuanya relevan dengan kebutuhan kini dan ke depan.
Hanya dengan cara demikian Indonesia bisa menciptakan kekuatan pertahanan yang benar-benar joint forces dan sekaligus relevan untuk merespon dinamika lingkungan keamanan yang terus berubah. Suka atau tidak suka, dibutuhkan kekuatan pemaksa yaitu penggunaan instrumen politik oleh pemerintah dan DPR dalam rangka menata kembali organisasi pertahanan Indonesia.
Tinggalkan komentar anda tentang
Indonesia Butuh Goldwater-Nichols Act
Informasi terbaru Tantangan Perencanaan Gabungan Di Indonesia
All hands,
Salah satu tantangan dalam perencanaan gabungan di Indonesia adalah penentuan persepsi ancaman. Penentuan persepsi ancaman akan menentukan struktur kekuatan masing-masing matra Angkatan. Kini ketika Departemen Pertahanan menetapkan kebijakan minimum essential force, salah satu tantangan terbesar adalah soal perencanaan.
Pertanyaan utamanya adalah struktur kekuatan militer Indonesia dirancang untuk menghadapi kontinjensi apa saja? Kontinjensi di sini cakupannya dibatasi pada ancaman yang terkait dengan penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman fisik. Bentuknya bisa serangan terbatas dari negara lain, pelanggaran wilayah, konflik internal, namun tidak termasuk soal penanggulangan bencana. Sebab ketika dibentuk, organisasi militer dirancang sebagai organisasi tempur untuk mengamankan kepentingan nasional, bukan organisasi penanggulangan bencana seperti palang merah atau pemadam kebakaran.
Amerika Serikat setidaknya sampai sebelum terbitnya 2010 QDR masih menganut pendekatan dua wilayah kontinjensi sekaligus. Dengan demikian, sebagian sumber daya pertahanan diarahkan ke sana. Tidak boleh ada matra militer yang mempunyai persepsi ancaman berbeda, termasuk persepsi terhadap dua wilayah kontinjensi.
Masalah ini rumit ketika akan dipraktekkan di Indonesia saat ini. Mengapa demikian? Meskipun sudah didengungkan soal Tri Matra Terpadu, namun dalam prakteknya aspirasi masing-masing matra militer nampaknya belum sepenuhnya mengarah ke situ.
Sebagai contoh, dalam minimum essential force apakah ada matra militer yang dengan sukarela menyesuaikan diri dengan skenario matra militer lainnya. Bila Angkatan Laut mempunyai skenario pelibatan di wilayah x berdasarkan perkembangan lingkungan strategis dan intelligence assessment, apakah pihak lain akan mempunyai persepsi yang sama.
Kesamaan persepsi apabila terjadi akan menimbulkan berbagai konsekuensi. Misalnya, ada pihak yang dalam pelibatan di wilayah x perannya tidak terlalu menonjol karena memang ruang operasinya di dominasi oleh perairan dan udara. Dengan demikian, banyak konsekuensi dari ruang operasi yang demikian. Contoh sederhana, siapa yang akan menjadi orang nomor satu dan orang nomor dua dalam operasi di sana?
Adanya kebijakan minimum essential force pada satu sisi bagus-bagus saja. Namun pada sisi lain, kebijakan itu harus diikuti dengan perancangan perencanaan operasi gabungan yang komprehensif. Bila tidak, yang terjadi nantinya bukan operasi gabungan, tetapi operasi masing-masing matra militer dalam waktu bersamaan.
Tinggalkan komentar anda tentang
Tantangan Perencanaan Gabungan Di Indonesia
Informasi terbaru Ekspor Kapal Perang Cina
All hands,
Selama ini perhatian lebih banyak diberikan terhadap pembangunan Angkatan Laut Cina yang disinyalir berambisi menjadi blue water navy. Namun tidak banyak pihak memberikan perhatian yang proporsional terhadap industri maritim Cina sebagai tulang punggung dari pembangunan kekuatan laut negeri itu. Sebenarnya seberapa maju kemajuan industri tersebut dalam mendukung Angkatan Lautnya serta sejauh mana sistem senjata yang dihasilkan diekspor ke pasar internasional?
Peran industri maritim Cina dalam rangka mendukung pembangunan kekuatan laut Cina tidak diragukan lagi. Meskipun untuk kapal kombatan jenis tertentu masih mengandalkan pada pasokan dari Rusia seperti kapal perusak kelas Sovremenny, namun untuk kapal selam dan sejumlah kapal atas air sudah dipasok dari galangan kapal Cina sendiri. Bahkan galangan kapal negeri itu tengah berambisi membangun kapal induk dengan menerapkan reverse engineering dari dua kapal induk eks Rusia.
Selama ini kapal perang hasil industri maritim Cina digunakan sendiri oleh Angkatan Laut Cina. Hanya sedikit saja yang diekspor, seperti kepada Angkatan Laut Thailand yakni fregat berpeluru kendali kelas Jianghu IV. Selain Thailand, Bangladesh yang di masa lalu dikenal sebagai Pakistan Timur juga merupakan konsumen kapal perang buatan Cina.
Dalam terkini seiring dengan pencapaian kemajuan teknologi dalam industri maritim Cina, Negeri Tirai Bambu mulai berupaya meluaskan pasarannya kepada negara-negara lain yang selama ini Angkatan Lautnya menggunakan kapal perang buatan Barat. Misalnya penjualan empat fregat F-22P kepada Angkatan Laut Pakistan. Fregat ini sebenarnya termasuk dalam kelas Jianghu seperti yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Thailand dan Bangladesh, namun telah dilakukan sejumlah modernisasi.
Kalau dilihat dari sejarahnya, kapal fregat kelas Jianghu beserta varian ekspornya merupakan reverse engineering dari fregat kelas Riga buatan Uni Soviet. Fregat kelas Riga di masa lalu pernah memperkuat kekuatan laut Indonesia. Pertanyaannya sekarang, seberapa jauh keandalan dan kualitas kapal perang buatan Cina sehingga negeri itu kini makin berani menjualnya ke pasar internasional?
Kalau melihat pengalaman sejumlah kecil negara yang telah mengoperasikan kapal perang buatan Negeri Tirai Bambu, kapal perang tersebut dari segi harga memang jauh lebih murah daripada buatan Barat yang sejenis. Namun kualitas produksi masih harus dipertanyakan, begitu pula dengan layanan purna jual. Masih membutuhkan waktu bagi Cina untuk menghasilkan kapal perang yang kualitasnya setara dengan Barat.
Satu hal yang harus diperhatikan yaitu kapal perang itu dibangun untuk mampu melaksanakan filosofi dan doktrin perang yang dianut oleh Angkatan Laut Cina. Sementara negara-negara lain mayoritas menganut filosofi dan doktrin perang yang diadopsi dari Barat. Memadukan dua filosofi dan doktrin yang berbeda bukan pekerjaan mudah bagi setiap Angkatan Laut.
Tinggalkan komentar anda tentang
Ekspor Kapal Perang Cina
The federal government does not include grants to individuals to ease their debts. And the people who receive federal grants to standards of accountability daunting. The federal grant is by no means "free money" or a "free lunch". But a federal subsidy may make good on an organization or community.
Meanwhile, the federal government sponsor a series of benefit programs for low-income families.
If you need a free lunch, the federal government can not help but give you give. The federal government will provide their children with free or reduced price lunch at school, but you will not get a grant for it. The federal government will provide food stamps, you what you need for your free lunch, but the feds did not give a grant for it. Despite much publicity and strong striking, President Obama, really want to pay your Diners Club or follow their dreams funding for cold fusion. It is, however, want to raise families in poverty and foster the development of new business. Advertisers do not have blatantly lied, but they avoid the details.
Federal grants to people
If you want to start a business in government spending, the Small Business Information Administration extends a grant for planning and "capacity building", but the money from SBA loans to businesses themselves. If you want to go to school, and government costs, receive help for 30% of their costs, and if you have qualifications and experience amazing out of work, you may be eligible for one of government public services or special research grants. If not, the federal government will pay for your schools with Stafford Loans. If you are a teacher and an innovative idea for the system, or reducing the dropout rate, the federal government is happy to send a donation ... provided that their school district and community partners will match the contributions from the Government.
The government awards thousands of scholarships every year, but none of them with "free money", and trained grantsmen federal witness, "often works more difficult to manage the grant which is working to manage their projects. "
Some research for you. The experts give the government can help you get the award you deserve to help you get out of debt quickly. You can find out if you qualify for a government subsidy for free!
Informasi terbaru Kebijakan Look West India Dan Konsekuensinya
All hands,
Sejak awal 2000-an, India berupaya menyeimbangkan Kebijakan Look West dengan Kebijakan Look East. Sebab sebelumnya fokus New Delhi lebih banyak pada Look West daripada Look East. Karena kawasan Samudera India yang menjadi areas of primary interest membentang pula dari wilayah timur India sampai Selat Malaka, maka lahirlah Kebijakan Look East.
Tentu menjadi pertanyaan, mengapa di masa lalu New Delhi lebih berfokus pada Kebijakan Look West? Jawabannya karena di wilayah Arab terdapat beberapa kepentingan India, seperti pasokan minyak bumi bagi keamanan energi, keamanan SLOC, terorisme dan yang tak kalah penting adalah bertebarannya warga negara India di negara-negara Arab untuk mencari penghidupan yang lebih baik.
Lalu apa konsekuensi dari Kebijakan Look West? Salah satunya India harus membangun Angkatan Lautnya sebagai salah satu instrumen untuk mengamankan kebijakan itu. Konsekuensi itu ditanggung dengan senang hati oleh siapapun yang memerintah di India, sehingga wajar bila sekarang kekuatan laut India menjadi kekuatan laut kawasan.
Operasi-operasi Angkatan Laut India sebagian difokuskan pada perairan sekitar Laut Arab, Teluk Persia, Laut Arab, perairan Samudera India pantai timur Afrika dan tak luput pula Selat Bab El Mandeb. Apabila sekarang India menyebarkan kapal perangnya ke perairan-perairan itu, itu hal yang tidak perlu dipandang aneh.
Beroperasi jauh dari wilayah negaranya bagi kapal perang berarti dihadapkan pada masalah dukungan logistik. Guna mengatasi masalah itu, New Delhi menjalin kerjasama dengan beberapa negara Arab seperti Oman untuk mendukung pelaksanan bekal ulang.
Satu hal yang penting untuk dicermati dari penyebaran kapal perang India ke perairan-perairan di sekitar wilayah Arab adalah untuk melindungi diaspora India yang bermukim di beberapa negara Arab. Jadi penyebaran itu tidak semata-mata demi melindungi kepentingan yang bersifat politik dan ekonomi semata, tetapi mencakup pula melindungi para warga negara India yang mencari nafkah di sana.
Ketika suasana politik keamanan di Lebanon bergejolak pada Juli 2006 akibat Perang Hizbullah-Israel, India mengirimkan kapal perangnya dalam rangka NOE Ops. Dengan demikian, berbagai kapal perang India yang berpatroli di perairan internasional di sekitar kawasan Arab sewaktu-waktu bisa digunakan untuk melindungi warga negaranya yang tengah terancam keselamatan fisik dan hartanya.
Terkait dengan Indonesia, di manakah areas of primary interest negeri ini? Apakah betul Asia Tenggara? Kalau betul Asia Tenggara, mengapa Angkatan Laut negeri ini tidak dibangun untuk mampu beroperasi di kawasan Asia Tenggara? Di samping kepentingan yang bersifat politik dan ekonomi, ada pula ribuan warga negara Indonesia yang mencari nafkah di beberapa negara Asia Tenggara yang harus dilindungi pula oleh Angkatan Laut.
Bahkan kalau berpikir lebih maju, Angkatan Laut negeri ini harus dibangun untuk mampu beroperasi hingga ke Asia Timur. Selain kepentingan ekonomi, di sana terdapat ribuan pula pemegang paspor Indonesia yang mencari nafkah. Sesuai dengan pembukaan konstitusi negeri ini, mereka harus pula dilindungi dalam bentuk fisik maupun non fisik.
Angkatan Laut dengan karakteristiknya mempunyai kemampuan untuk melindungi secara fisik diaspora Indonesia yang bertebaran di beberapa negara Asia Tenggara dan Asia Timur. Masalah kuncinya adalah apakah pemerintah mempunyai keinginan politik untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut secara nyata di lapangan dan bukan terbatas pada pidato-pidato saja? Kalau memiliki keinginan, salah satu bentuknya adalah membangun Angkatan Laut Indonesia dengan sepenuh hati.
Tinggalkan komentar anda tentang
Kebijakan Look West India Dan Konsekuensinya
