All hands,
Peperangan elektronika merupakan salah satu senjata pembunuh non kinetik paling ampuh dalam peperangan Angkatan Laut masa kini dan ke depan. Sebelum sebuah rudal atau meriam atau torpedo meluncur dari tabungnya, sinyal-sinyal elektronika dari peralatan seperti ECM sudah memancar terlebih dahulu. Pancaran ECM itu bisa mematikan sistem elektronika lawan apabila tidak mempunyai sistem penangkal yang memadai, misalnya ECCM. Keberhasilan membuka sistem elektronika lawan sama artinya dengan membutakan mata lawan, sehingga tindakan berikutnya yaitu meluncurkan rudal atau memuntahkan peluru dari laras meriam akan lebih mudah dengan probabilitas keberhasilan yang tinggi.
Berbeda dengan peluncuran rudal atau penembakan meriam dan torpedo yang harus terlebih dahulu mendapatkan keputusan dari otoritas politik, misalnya berbentuk ROE, memancarkan gelombang elektronika tidak memerlukan izin tersebut. Makanya tidak heran saat lintas damai di perairan suatu negara, kapal perang asing seringkali “nakal” dengan menguji kemampuan peperangan elektronika negara yang dilintasi. Praktek demikian sudah lumrah di kalangan Angkatan Laut di dunia.
Peperangan elektronika merupakan satu di antara pekerjaan rumah bagi kekuatan laut Indonesia. Untuk bisa menuntaskan pekerjaan rumah itu, sebaiknya dibuat suatu peta jalan peperangan elektronika. Dengan adanya peta jalan itu, bisa didesain apa saja yang harus dibenahi dalam suatu periode, selanjutnya apa yang akan diperbaiki pada periode berikutnya dan seterusnya. Penyusunan peta jalan itu akan mempermudah untuk menyusun prioritas kerja.

All hands,
Indonesia kini telah memasuki era perdagangan bebas, di antaranya dengan Cina dalam bentuk CAFTA. Menurut data yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, selama tiga bulan pertama dimulainya perdagangan bebas dengan Cina, Indonesia mengalami defisit US$ 1 milyar. Hal yang sering dilupakan oleh banyak pihak adalah kesadaran bahwa salah satu penyumbang defisit itu adalah bidang pelayaran Indonesia.
Dunia pelayaran Indonesia masih berkutat pada pelayaran di dalam negeri, hanya sebagian kecil yang merambah kawasan. Seandainya dunia pelayaran Indonesia lebih banyak merambah keluar, niscaya defisit dengan Cina dapat dikurangi, sebab barang-barang yang diimpor dari Negeri Tirai Bambu itu sebagian diangkut oleh kapal berbendera Merah Putih. Dengan diangkut dengan kapal yang terdaftar di Indonesia, berarti ada potensi devisa yang didapatkan oleh Indonesia.
Negeri ini memang sulit bersaing dengan Cina dalam bidang perdagangan, tetapi sesungguhnya mempunyai potensi untuk bersaing dalam bidang pelayaran. Dalam hal ini mengangkut barang-barang yang berlalu lalang antara Indonesia-Cina dan sebaliknya. Seandainya saja sepertiga dari barang-barang yang berlalu lalang antara kedua negeri diangkut oleh kapal niaga Indonesia, keuntungan yang didapat jelas tidak sedikit.
Dalam era perdagangan bebas, peran dunia pelayaran khususnya dan maritim umum sangat vital. Tinggal kembali kepada Indonesia, mau meraih keuntungan dari situ atau tidak. Untuk bisa meraih keuntungan dari situ, visi maritim sangat dibutuhkan.

All hands,
Konsep eskader yang menurut rencana akan diimplementasikan pada dekade mendatang sudah sepantasnya dipersiapkan dengan matang. Khususnya menyangkut sistem senjata, kesiapan logistik maupun sumber daya manusia. Sebab hanya dengan kesiapan itu maka tujuan dari pembentukan eskader akan tercapai.
Satu di antara isu krusial dalam mempersiapkan pembentukan eskader adalah kesiapan sistem senjata. Dengan tiga eskader nantinya, dibutuhkan jumlah kapal perang yang tidak sedikit untuk mengisi ketiganya. Terlebih lagi eskader adalah satuan operasional penuh dan tidak mengurusi masalah pembinaan unsur kapal perang. Eskader cuma menerima kapal perang yang siap digunakan untuk kepentingan operasi.
Terkait dengan kesiapan sistem senjata itu, titik kritisnya adalah pelaksanaan Renstra Angkatan Laut selama dekade mendatang yang terdiri dari dua renstra. Satu tahapan renstra kini telah dimasuki, yaitu Renstra 2010-2014. Keberhasilan merealisasikan pembangunan kekuatan tepat waktu sesuai renstra akan menentukan kekuatan yang nantinya akan mengisi eskader.
Saat menyentuh tentang pembangunan kekuatan Angkatan Laut, masalah krusialnya berdasarkan pengalaman selama ini terletak pada faktor politik yang berada pada domain pemerintah dan DPR. Apabila faktor politik masih menjadi penghambat pembangunan kekuatan Angkatan Laut, maka sangat mungkin wajah eskader yang diharapkan akan tidak sesuai dengan yang terwujud.

All hands,
Seperti telah ditulis sebelumnya, saat ini Angkatan Laut harus pandai-pandai menyeimbangkan antara tugas menjaga good order di laut dengan peran militer untuk siap berperang ketika dibutuhkan. Tugas-tugas yang terkait good order di laut kini lebih mendominasi banyak Angkatan Laut di dunia, namun peran militer untuk berperang tidak dapat dikesampingkan begitu saja, sebab konflik bersenjata dapat muncul kapan saja dan di mana saja. Antara tuntutan dua arus yang berbeda itu, mau tidak mau kapal perang Angkatan Laut harus fleksibel dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga tidak jarang kapal perang dengan sistem senjata yang modern dan canggih harus melaksanakan operasi-operasi yang terkait dengan ancaman asimetris, sehingga terkesan tidak berimbang antara sistem senjata yang disandang dengan operasi yang dilakukan.
Dinamika demikian justru ditangkap dengan jeli oleh galangan-galangan produsen kapal perang di negara-negara maju. Untuk menghemat biaya operasional apabila menggunakan kapal kombatan dengan sistem senjata yang modern dan canggih guna menghadapi ancaman asimetris, galangan kapal itu mengajukan konsep OPV dengan persenjataan yang terbatas namun tonasenya antara 1.700-3.500 ton. Kapal jenis ini mampu beroperasi di ZEE, akan tetapi persenjataannya cuma meriam kaliber 76 mm dan senapan mesin kaliber 12.7 mm serta radar pengamatan dan dilengkapi dengan hanggar helikopter. Misalnya OPV kelas Holland yang dibuat oleh galangan kapal produsen korvet kelas Sigma atau OPV kelas Otago keluaran BAe System Australia.
Terdapat kecenderungan bahwa beberapa Angkatan Laut di dunia mulai mengadopsi kapal OPV ini. Hal itu terjadi karena mereka berkepentingan mengamankan ZEE masing-masing dari ancaman asimetris. Kecenderungan demikian mengedepan di kawasan Amerika Latin dan sekitarnya, sementara di kawasan Asia Pasifik kurang begitu bergairah sejauh ini.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Memperhatikan kondisi kekuatan tempur Angkatan Laut saat ini, menurut hemat saya Indonesia belum butuh OPV yang demikian. Sebab kapal dengan tonase di atas 1.700 ton bagi Indonesia lebih patut dipersenjatai dengan rudal dan torpedo, selain meriam tentunya. Kebutuhan kapal kombatan Indonesia masih besar, terlebih ketika sebagian kapal kombatan sudah selayaknya dihapus dari susunan tempur.

All hands,
Masalah integrasi sistem senjata merupakan isu serius ketika berbisnis dengan Rusia maupun Cina. Yang dimaksud dengan integrasi sistem senjata di sini adalah integrasi antara rudal atau meriam dengan sistem sensor dan combat management system, khususnya pada kapal perang. Tentu dapat dipastikan bahwa produsen rudal atau meriam berbeda dengan pembuat sistem sensor maupun pabrikan combat management system. Ketiganya harus bertemu untuk mengintegrasikan protokol-protokol yang berbeda pada ketiga subsistem agar menjadi sistem senjata yang utuh.
Berdasarkan pengalaman soal integrasi senjata dengan produsen-produsen asal Barat, masalah integrasi tidak menjadi kendala berarti. Namun tidak demikian dengan Rusia dan Cina, hal itu bisa menjadi kendala berarti apabila konsumen tidak mengantisipasi sejak awal. Kondisi itu sangat mungkin dilatarbelakangi oleh kultur bisnis senjata mereka yang berbeda dengan negara-negara Barat. Pembuat senjata asal Barat kulturnya adalah memenuhi kepuasan konsumen sesuai dengan kontrak yang ada, sementara budaya bisnis senjata Rusia dan Cina nampaknya belum mengarah ke sana. Akibatnya banyak keluhan dari konsumen soal kultur tersebut, meskipun sebenarnya sistem senjata yang mereka dapatkan dari kedua negara tidak kalah canggih dan mematikan dibandingkan keluaran Barat.
Masalah kultur bisnis senjata Rusia dan Cina harus dipahami oleh Indonesia yang ke depan akan terus berinteraksi dengan mereka. Dengan memahami kultur itu, setidaknya bisa diminimalkan kemungkinan kerugian yang bisa timbul dalam kontrak jual beli sistem senjata.

All hands,
Dewasa ini terdapat kecenderungan baru di kalangan Angkatan Laut negara-negara Asia Tenggara. Yakni adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan peperangan anti kapal selam mereka. Kecenderungan itu terjadi antara lain karena proliferasi kapal selam di kawasan ini yang lebih intensif dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.
Salah satu upaya peningkatan kemampuan peperangan anti kapal selam adalah pengadaan pesawat patroli maritim yang mampu melaksanakan jenis peperangan tersebut. Terdapat Angkatan Laut yang tengah mencari pesawat patroli maritim yang sesuai dengan kebutuhan mereka, ada pula kekuatan laut yang telah menandatangani kontrak pengadaan pesawat jenis itu. Situasi ini menggambarkan bahwa kekuatan laut di kawasan Asia Tenggara secara perlahan mulai melengkapi diri dengan berbagai jenis sistem senjata seiring dengan dinamika kawasan.
Kondisi ini mendeskripsikan pula kecenderungan pertarungan antar Angkatan Laut ke depan di kawasan Asia Tenggara. Yaitu pertarungan dalam peperangan anti kapal selam, sebab populasi kapal selam di wilayah ini akan terus bertambah. Sebagai sistem senjata dengan daya kejut dan daya pukul yang mematikan, memburu dan mendeteksi kapal selam negara-negara lain akan menjadi bisnis paling menantang bagi Angkatan Laut negara-negara di kawasan.
Tantangan bagi Indonesia adalah meningkatkan kemampuan peperangan anti kapal selamnya, terlebih lagi bila pesawat patroli maritim CN-235ASW telah bergabung dalam susunan tempur Angkatan Laut. Koordinasi dan kerjasama antara awak pesawat udara dan kapal permukaan dalam memburu dan mendeteksi kapal selam mutlak diperlukan. Untuk menciptakan hal tersebut, kemampuan mereka dalam melaksanakan perburuan kapal selam wajib ditingkatkan.

All hands,

Salah satu isu pokok yang digarisbawahi dalam Naval Operations Concept 2010 adalah hubungan antara kepentingan nasional dengan keamanan maritim. Bagi Amerika Serikat, kepentingan nasionalnya yang vital mempunyai keterikatan erat dan tak terpisahkan dengan lingkungan maritim yang aman. Untuk menjaga kepentingan nasional, maka disebarkanlah kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat ke seluruh dunia. Kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat senantiasa menjadi unsur pertama yang merespon terhadap krisis di seluruh dunia yang mempunyai keterkaitan dengan kepentingan nasionalnya.

Sadar bahwa kepentingan nasionalnya yang vital terkait dengan domain maritim, pemerintah, Kongres dan rakyat Amerika Serikat bersatu membangun kekuatan laut yang unggul dibandingkan kekuatan laut lainnya di dunia. Kesadaran maritim sudah mendarah daging di negeri itu pada semua kalangan. Mereka percaya dan yakin bahwa keunggulan di bidang Angkatan Laut merupakan salah satu kunci dalam persaingan dengan bangsa-bangsa lain, di mana dalam persaingan itu terkadang harus menggunakan instrumen kekerasan.

Dengan demikian, Angkatan Laut dapat hidup dan berkembang. Situasi demikian terbalik dengan kondisi di Indonesia. Negeri yang secara geografis kepulauan ini mengalami paceklik yang sangat parah terhadap kesadaran maritim dan paceklik itu melanda tiga unsur utama bangsa., Akibat paceklik itu pula, Angkatan Laut harus bersusah payah membangun dirinya sendiri tanpa perhatian yang memadai dari pihak-pihak lain yang sebenarnya lebih tinggi otoritasnya. Paradigma bangsa Indonesia masih belum ke domain maritim dan baru sebatas mampu membanggakan nenek moyangnya yang berprofesi sebagai pelaut.

Celakanya, kebanggaan terhadap nenek moyang itu terjadi ketika negara-negara lain di sekitar Negeri Nusantara tengah bertransformasi menuju negara maritim. Dengan kondisi seperti ini, sepertinya sulit untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia yang terkait dengan domain maritim.

All hands,

Angkatan Laut sejak berabad silam telah menjadi salah satu instrumen untuk mempromosikan nilai-nilai suatu bangsa. Promosi itu bisa dalam bentuk kekerasan, bisa pula dalam bentuk yang lunak. Di era kekinian, penggunaan Angkatan Laut sebagai instrumen untuk mempromosikan nilai-nilai suatu bangsa terus berlangsung. Promosi itu berlangsung di masa damai dan seringkali luput dari perhatian publik.

Di Amerika Serikat, Angkatan Laut menjadi instrumen untuk promosi demokrasi dan HAM. Angkatan Laut juga merupakan instrumen untuk mempromosikan tatanan internasional yang diimpikan, diinginkan dan dirancang suatu negara. Angkatan Laut pula salah satu instrumen untuk mempromosikan simbol kemajuan ekonomi, pendidikan dan industri suatu bangsa, misalnya dengan memamerkan kapal perang buatan sendiri dalam penyebaran kekuatan ke luar negeri. Kemajuan ekonomi, pendidikan dan industri suatu bangsa landasannya adalah ketekunan dan kerja keras bangsa tersebut. Hal-hal seperti itulah yang dipromosikan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat ke seluruh dunia.

Indonesia mempunyai kepentingan nasional yang lebih bersifat regional, yaitu terletak di kawasan Asia Tenggara. Secara teoritis Angkatan Laut negeri ini bisa menjadi instrumen untuk mempromosikan nilai-nilai bangsa Indonesia ke kawasan Asia Tenggara. Alias mempromosikan soft power menggunakan aset hard power, bukan sebatas promosi soft power di ruang seminar hotel yang dingin dan lengkap dengan beragam hidangan makanan dan minuman yang mengundang selera. Cuma masalahnya, nilai-nilai apa yang hendak dipromosikan oleh Angkatan Laut? Pertanyaan itu yang harus menjawab adalah pemerintah. Pertanyaan pokoknya sebenarnya sederhana, yaitu masihkah bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai fundamental? Kalau sudah tidak ada, lantas apa yang hendak dipromosikan?

All hands,

Naval Operations Concept 2010 mengulas pula tentang penggunaan kekuatan Angkatan Laut untuk promosi soft power. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu disamakan dulu persepsi tentang soft power yang dimaksud. Soft power adalah demonstrasi nilai-nilai suatu bangsa dengan menggunakan semua aset nasional yang tersedia, termasuk di dalamnya adalah kekuatan Angkatan Laut. Pemahaman ini berbeda dengan pemahaman di Indonesia yang salah kaprah di mana soft power seolah-olah adalah lawan dari hard power. Makanya di negeri ini pembangunan kekuatan militer tidak digenjot karena dinilai tidak terlalu penting, sebab berasumsi bahwa dengan soft power saja kepentingan nasional ---termasuk di dalamnya nilai-nilai alias values--- dapat diamankan.

Dalam Naval Operations Concept 2010, humanitarian assistance and disaster relief merupakan salah satu kemampuan inti U.S. Navy. HADR adalah instrumen untuk promosi soft power Broer Sam. Untuk melaksanakan HADR, dipergunakanlah aset Angkatan Laut berupa kapal perang dan pesawat udara. Aset Angkatan Laut adalah simbol dari hard power.

Dari praktek itu jelas bahwa pemahaman menyingkir hard power dalam kehidupan suatu bangsa dan bertumpu sepenuhnya pada soft power guna meraih prestise di dunia internasional adalah kesalahan besar. Soft power minus dukungan hard power hanya ada di alam mimpi, namun tak ada di alam nyata. Celakanya, sebagian elit bangsa Indonesia hidup di alam mimpi itu. Soft power tanpa hard power adalah bagaikan diplomat yang jago "membunuh" lawannya di meja diplomasi, tetapi di belakang sang diplomat tidak ada kekuatan atau instrumen lain yang bersifat memaksa dan menghukum andaikan lawannya gagal "dibunuh" di meja perundingan.

All hands,
Belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, Indonesia disebut dalam dokumen Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat. Kini dalam Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2010, Indonesia disebut satu kali dalam dokumen itu. Hanya segelintir negara di dunia yang disebut dalam strategi keamanan nasional tersebut dan Indonesia adalah satu di antaranya. Penyebutan Indonesia dalam dokumen yang diterbitkan oleh administrasi Obama tidak dalam konotasi negatif, sebaliknya berada dalam bingkai positif.
Kalimat lengkapnya di hal.3 adalah sebagai berikut “We are working to build deeper and more effective partnerships with other key centers of influenceâ€"includ­ing China, India, and Russia, as well as increasingly influential nations such as Brazil, South Africa, and Indonesiaâ€"so that we can cooperate on issues of bilateral and global concern, with the recognition that power, in an interconnected world, is no longer a zero sum game”. Selanjutnya soal emerging centers of influence dielaborasi di hal.44, yang mana Indonesia dianggap menjadi mitra yang semakin penting (bagi Amerika Serikat) dalam berbagai isu dunia, termasuk keamanan maritim di dalamnya

Mungkin sebagian pihak gembira di Indonesia dengan penyebutan itu, namun akan lebih bijaksana bila menyikapinya dengan introspeksi diri. Substansi dari introspeksi diri tersebut adalah Indonesia akan lebih diperhitungkan oleh Amerika Serikat dibandingkan saat ini apabila mempunyai kekuatan militer, khususnya Angkatan Laut, yang lebih kuat guna menjaga keamanan nasionalnya dan sekaligus mengamankan stabilitas keamanan kawasan. Indonesia bisa menjadi "mitra" Amerika Serikat di kawasan ini bila mempunyai Angkatan Laut yang kuat dengan sistem senjata yang lebih modern dan mampu interoperable dengan negara-negara lain.
Menjaga stabilitas keamanan kawasan sama artinya dengan “membantu” Amerika Serikat menjaga stabilitas. Dengan “membantu” Amerika Serikat, Uwak Sam tidak punya alasan untuk banyak “cawe-cawe” di Asia Tenggara. Indonesia harus memainkan peran itu, sebab dua pertiga kawasan Asia Tenggara adalah wilayah Indonesia, bukan wilayah Negeri Tukang Klaim ataupun wilayah negeri penampung koruptor asal Indonesia.
Penyebutan Indonesia dalam Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat hendaknya tidak diterjemahkan pula sebagai keberhasilan soft power. Penyebutan itu karena ada seorang berdarah Indonesia yang melakukan proses naturalisasi kewarganegaraan dan menjadi anggota tim penyusun dokumen tersebut. Kalau ada klaim bahwa penyebutan itu adalah keberhasilan soft power, nampaknya itu sebuah kesalahan besar.

All hands,
Pemerintahan Barack Obama pada akhir Mei 2010 telah menerbitkan dokumen Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2010. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan dengan strategi serupa yang dianut oleh administrasi Presiden Bush? Secara substansial tidak ada, karena baik Obama, Bush atau siapapun yang menduduki Gedung Putih akan senantiasa mengacu pada kepentingan nasional Amerika Serikat. Kalaupun ada perbedaan antara Obama dengan Bush, hal itu hanya terletak pada cara alias ways, sementara means dan ends-nya tetap sama.
Ada banyak hal yang bisa diulas mengenai Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2010. Satu di antaranya tentang kepentingan nasional Amerika Serikat. Menurut dokumen kebijakan tersebut, terdapat empat kepentingan nasional Amerika Serikat yang abadi. Yaitu keamanan, kesejahteraan, nilai-nilai dan tatanan internasional.
Kepentingan keamanan menyangkut the security of the United States, its citizens, and U.S allies and partners. Prosperity, yaitu tentang a strong, innovative, and growing U.S. economy in an open international economic system that promotes opportunity and prosperity. Untuk nilai-nilai yakni respect for universal values at home and around the world. Sedangkan soal tatanan internasional adalah an international order advanced by U.S. leadership that promotes peace, security, and opportunity through stronger cooperation to meet global challenges.
Dari empat kepentingan nasional Broer Sam yang abadi itu, nampak jelas bahwa Amerika Serikat akan terus bertindak sebagai sheriff dunia. Masalahnya adalah apakah Broer Sam berhasil sebagai sheriff dunia? Untuk mencari jawabannya tidak sulit, lihat saja kasus di Somalia, Afghanistan, Irak dan berbagai belahan dunia lainnya di mana ada jejak Broer Sam. Apakah Broer Sam berhasil menangani masalah di negeri-negeri itu?

Terkait dengan Indonesia, mesti diidentifikasi dengan cermat celah mana yang bisa dimasuki oleh Amerika Serikat atas nama mengamankan kepentingan nasionalnya. Bila tidak dapat mengidentifikasi dengan jelas, yang akan timbul adalah kerugian terhadap kepentingan nasional Indonesia.

All hands,
Kasus sengketa wilayah maritim di Laut Sulawesi dapat dijadikan contoh soal hubungan antara kebijakan, strategi dan operasi. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi klaim Negeri Tukang Klaim adalah mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia, termasuk di perairan Laut Sulawesi. Kebijakan itu kemudian diterjemahkan oleh militer Indonesia dengan menyebarkan kekuatan lautnya ke wilayah perairan sengketa. Penyebaran kekuatan Angkatan Laut bukan suatu hal yang salah, tetapi masalahnya terjadi suatu ruang kosong yang menghubungkan antara kebijakan dan operasi.
Ruang kosong itu bernama strategi. Kebijakan pemerintah Indonesia soal klaim di Laut Sulawesi semestinya diturunkan terlebih dahulu dalam bentuk strategi. Katakanlah namanya Strategi Nasional Menghadapi Sengketa Perbatasan Maritim Di Laut Sulawesi. Dari strategi itu baru kemudian dijabarkan dalam lingkup operasi, di antaranya penyebaran kekuatan Angkatan Laut. Masalahnya, strategi itu tidak ada hingga detik ini.
Sebagai perbandingan, pelajari kebijakan Amerika Serikat dalam perang terhadap teror. Kebijakan pemerintahan di Gedung Putih untuk menumpas habis terorisme dijabarkan dalam National Military Strategic Plan for the War on Terrorism. Selanjutnya strategi itu diturunkan dalam bentuk operasional, di antaranya mengirimkan kekuatan militer Amerika Serikat ke Afghanistan dan Filipina.
Singkat kata, ada yang keliru dalam benang merah antara kebijakan, strategi dan operasi di Indonesia. Sebenarnya masalah di Laut Sulawesi hanya satu contoh kasus saja. Kasus serupa juga pernah terjadi di Aceh dan masih terjadi di Irian Jaya alias Papua. Pernah pula berlangsung di Timor Timur.
Pertanyaannya, mengapa penyakit itu terus berlangsung dan diwariskan secara genetik? Jawabannya singkat, banyak pihak terkait di negeri ini yang tidak paham soal policy and strategy.