All hands,
Kasus HMAS Farncomb pada Maret 2007 saat melaksanakan misi intelijen di perairan Indonesia hendaknya memperkuat kesadaran pihak-pihak terkait di Indonesia bahwa perairan negeri ini menjadi wilayah operasi bagi kapal selam di negara-negara sekitarnya. Kesadaran itu bukan sekedar tahu, tetapi juga bisa mengambil kebijakan-kebijakan untuk memperkuat kemampuan peperangan kapal selam dan anti kapal selam Angkatan Laut Indonesia. Pihak pertama dan utama yang harus sadar akan soal itu adalah Departemen Pertahanan sebagai penentu kebijakan pertahanan di negeri ini, termasuk soal pengaturan anggaran bagi Angkatan Laut.
Selama ini isu peperangan kapal selam nampaknya tidak dipandang penting di Departemen Pertahanan. Sebagai ilustrasi, pengadaan kapal selam baru bagi Angkatan Laut hampir lima tahun terlunta-lunta. Baru pada 2010 ada kepastian tentang penambahan kapal selam baru.
Pengadaan kapal selam baru merupakan kebutuhan bagi Angkatan Laut Indonesia, namun itu bukan satu-satunya jawaban. Langkah itu harus diikuti dengan pembangunan sistem deteksi bawah air pada perairan-perairan strategis, semisal di Selat Sunda dan Selat Lombok. Begitu pula kegiatan riset-riset yang terkait dengan kemampuan deteksi bawah air. Serta tak ketinggalan memperbarui peralatan sensor kapal selam pada armada kapal air yang selama ini sudah ketinggalan dari segi teknologi dan sebagian sudah tidak berfungsi.
Selama ini isu peperangan kapal selam seolah di Indonesia terkesan terbatas pada pengadaan kapal selam. Padahal kapal selam hanya salah satu subsistem dalam peperangan kapal selam. Inilah pekerjaan rumah yang dihadapi oleh Indonesia dalam era di mana pembangunan kapal selam pada beberapa negara di sekitar Indonesia. Pekerjaan rumah itu bukan hanya terbatas pada Angkatan Laut, tetapi juga merupakan pekerjaan rumah bagi Departemen Pertahanan sebagai penentu kebijakan pertahanan.

All hands,
Pengembangan kapal selam Australia sejak era kelas Collins dan akan berlanjut pada 12 kapal selam yang dikenal sebagai Project SEA-1000 selalu tergantung pada “kemurahan hati” Amerika Serikat. Singkatnya, Australia sangat tergantung pada teknologi yang diberikan oleh Amerika Serikat. Untuk itu, kedua negara mempunyai dokumen yang bertajuk Navy-to-Navy Statement of Principles for Submarine Co-operation yang ditandatangani pada 2001 dan diperpanjang Agustus 2009.
Lewat wadah itu, Amerika Serikat memberikan informasi-informasi sekaligus data mengenai teknologi kapal selam. Tentu tidak semua informasi dan data dilepaskan oleh Washington, sebab seperti diketahui Washington pun masih tetap bersikap “pelit” terhadap sekutunya ketika menyangkut teknologi sensitif. Meskipun demikian, informasi dan data yang dipasok kepada Canberra sudah cukup untuk membantu negeri yang didirikan oleh kaum kriminal tersebut untuk mengembangkan kapal selam sendiri.
Kasus “rewelnya’ kapal selam kelas Collins tidak dapat dilepaskan dari kontribusi Amerika Serikat sendiri. Sebab teknologi yang melengkapi kapal selam itu berasal dari Washington. Namun tentu saja Canberra tidak berani “mengeluh” secara terbuka soal kualitas teknologi yang dipasok oleh perusahaan Amerika Serikat.
Dalam Project SEA-1000, setidaknya terdapat dua perusahaan asal Uwak Sam yang tengah mengincar anggaran Australia. Yaitu Raytheon dan Lockheed Martin, di mana kedua mengincar untuk mengisi combat system kapal selam masa depan Australia. Dengan proyeksi 12 kapal selam serta setidaknya akan terus beroperasi hingga 2060-2070, tentu bisa dibayangkan berapa nilai kontrak yang akan dinikmati oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Sebab selain soal produksi kapal selam, kontraktror asal Negeri Broer Sam juga akan menikmati anggaran pemeliharaan yang dikucurkan pemerintah Australia selama 12 kapal selam itu operasional.
Dengan demikian, tingkat ketergantungan teknologi kapal selam Australia terhadap Amerika Serikat akan terus meningkat. Sebaliknya negara-negara Eropa pemilik teknologi kapal selam tidak mempunyai akses ke pasar Australia. Artinya, kerjasama kapal selam Amerika Serikat-Australia selain berdampak politik dan strategis, juga bernilai ekonomis.

All hands,
Kapal selam kelas Collins dapat dikategorikan sebagai kapal selam gagal. Salah satu kapal selam ini yaitu HMAS Farncomb pada Maret 2007 pernah tersangkut jaring nelayan ketika sedang melaksanakan misi intelijen di perairan Indonesia. Musibah itu nyaris memakan korban beberapa awak kapal selam tersebut.
Berbagai permasalahan teknis selalu menghantui kapal selam buatan Australia ini. Entah itu kerusakan combat system, kerusakan generator dan lain sebagainya. Tentu menjadi pertanyaan mengapa kapal selam yang diluncurkan dari galangan ASC ini mengalami “kutukan” selama masa dinasnya di Royal Australian Navy?
Semua itu berawal dari keinginan pemerintah Australia mengoperasikan kapal selam yang tidak digunakan oleh Angkatan Laut lain di dunia. Pemerintahan di Canberra lebih memilih pendekatan desain daripada off-the-shelf. Kapal selam kelas Collins desain dasarnya adalah kapal selam Vastergotland asal Kockum AB, Swedia yang kemudian didesain ulang oleh ASC. Melalui desain ulang, dimensi kapal selam mengalami pembesaran beberapa kali dibandingkan aslinya.
Selain itu combat system-nya menggunakan buatan Rockwell Internasional, Amerika Serikat. Tidak memakai combat system buatan Eropa yang digunakan oleh kapal selam Vastergotland. Di situlah kesalahan awal dan sekalipun pemicu dari segala permasalahan yang melingkupi kapal selam kelas Collins.
Kapal selam buatan Swedia secara filosofis dirancang untuk beroperasi di perairan Laut Baltik dan bukan untuk di perairan laut dalam atau samudera. Sedangkan kapal selam kelas Collins yang merupakan pembesaran dari kelas Vastergotland dirancang untuk beroperasi di laut lepas. Namun yang luput dari perhatian para perancang Australia adalah pembesaran dimensi kapal selam bukanlah jawaban terhadap kebutuhan operasional yang diinginkan oleh Angkatan Laut negeri itu.
Pelajaran apa yang bisa ditarik oleh Indonesia dari kasus kapal selam kelas Collins? Sebagai negara yang tidak menguasai teknologi kapal selam, Indonesia jangan pernah mencoba memilih pendekatan desain dalam pengadaan kapal selam. Lebih baik negeri ini menempuh pendekatan off-the-shelf dalam rangka memperkuat kemampuan peperangan bawah air Angkatan Laut-nya. Australia yang notabene bukan negeri yang menguasai teknologi kapal selam harus membayar mahal pendekatan desain yang ditempuhnya pada kapal selam kelas Collins.
Untuk gambaran, Angkatan Laut negeri itu memerlukan dana AU$ 330 juta pada 2009 agar semua kapal selam siap tempur. Itu baru dari sisi dana, belum kerugian dari sisi operasional.

All hands,
Ketika berbicara tentang pertahanan, pertanyaan soal di mana garis depan merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Dalam konteks Indonesia, pertanyaannya adalah di mana garis depan pertahanan negeri ini? Pertanyaan ini sulit dijawab saat dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia serta berlakunya UNCLOS 1982.
Indonesia memang mempunyai perairan teritorial yang berbatasan dengan beberapa negara lain. Karena sifat laut yang terbuka dan sesuai dengan hukum internasional, kapal perang asing diperbolehkan memasuki perairan Indonesia, termasuk perairan Nusantara. Masuknya kapal perang asing itu bisa untuk kepentingan lintas damai, bisa pula untuk ALKI.
Apabila ketika kapal perang itu sudah masuk ke perairan Nusantara dan atau ALKI, kemudian bersikap bermusuhan terhadap Indonesia, maka garis depan Indonesia menjadi kabur. Sangat jelas tidak mungkin menganggap batas laut teritorial sebagai garis depan. Isu garis depan di laut selama ini kurang dicermati, padahal di situ terletak kerumitan dalam mendefinisikan garis depan tersebut?
Menurut hemat saya, garis depan Indonesia sangat rumit untuk didefinisikan. Perairan Nusantara dan ALKI bisa didefinisikan sebagai garis depan. Artinya, Laut Jawa dan Laut Maluku bisa menjadi garis depan Indonesia, bukan saja Laut Arafuru atau Laut Natuna. Dengan garis depan yang begitu rumit, dibutuhkan strategi maritim yang bisa menjawab ancaman dan tantangan itu.

All hands,
Selama ini urusan keamanan Selat Malaka lebih diminati oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Namun dalam dua tahun terakhir, Thailand yang berada di ujung utara Selat Malaka mulai menunjukkan peningkatan minatnya terhadap keamanan maritim di perairan strategis tersebut. Setelah beberapa tahun lalu terlibat dalam Eyes In The Sky, kini Negeri Gajah Putih mengajak Indonesia menggelar patroli terkoordinasi di segmen utara Selat Malaka.
Tentu menjadi menarik apa sebenarnya yang menjadi faktor pendorong peningkatan minat negeri pemilik kapal induk itu untuk berpartisipasi di Selat Malaka dalam urusan pengamanan. Salah satu hipotesis yang bisa dibangun adalah negeri itu tengah berupaya meningkatkan peran militernya di kawasan Asia Tenggara. Selama ini, militer Thailand sibuk “berbisnis” di kawasan Indo Cina dan paling jauh sibuk bermitra dengan militer Amerika Serikat dalam beberapa latihan yang digelar, di antaranya adalah Cobra Gold. Militer Thailand juga disibukkan dengan agenda penanganan pergolakan di wilayah selatan negeri itu yang dihuni mayoritas Muslim Melayu.
Angkatan Laut Thailand sendiri selama ini kurang terdengar gemanya di kawasan Asia Tenggara. Meskipun mempunyai kapal induk dalam susunan tempurnya, akan tetapi kapal induk itu belum dieksploitasi secara optimal. Buktinya, belum pernah kapal itu melaksanakan muhibah ke negara-negara Asia Tenggara bagian selatan, khususnya Indonesia, Malaysia dan Singapura.
Menurut hemat saya, gairah Thailand untuk berpartisipasi dalam pengamanan Selat Malaka merupakan upaya meningkatkan peran militernya di kawasan. Secara khusus, Royal Thai Navy memanfaatkan kesempatan ini sebagai peluang untuk menunjukkan ototnya. Sebab selama ini Angkatan Laut itu nampaknya lebih sibuk dengan urusan di dalam negeri saja. Peningkatan peran Angkatan Laut milik Raja Bhumipol itu tidak perlu dikhawatirkan, sebab Thailand sampai kini tidak mempunyai ambisi “menguasai” Asia Tenggara layaknya Singapura negeri penampung koruptor asal Indonesia.

All hands,
Sebagai negara maju dengan superioritas militer, Amerika Serikat selalu senantiasa berupaya mempertahankan keunggulannya atas militer negara-negara lain. Caranya dengan mengembangkan teknologi-teknologi baru sebagai tulang punggung dari pembangunan sistem senjata baru. Dengan masuknya sistem senjata baru seperti kapal perang dan pesawat udara, maka secara otomatis sistem senjata yang lama akan dihapus satu persatu. Bentuknya antara lain penghapusan dari susunan tempur.
Setelah dihapus dari susunan tempur, tidak semua sistem senjata langsung dibesituakan. Sebagian di antaranya dimasukkan dalam Excess Defense Article (EDA) Program. Dengan masuk dalam EDA, senjata-senjata itu bisa dijual ke negara-negara lain dengan sepersetujuan Kongres. Negara-negara di Eropa Timur selama beberapa tahun belakangan dikenal sebagai konsumen dari EDA, begitu pula Irak dan Pakistan.
Biasanya begitu ada sistem senjata yang masuk dalam EDA, pemerintah Amerika Serikat akan memberitahukan kepada negara-negara yang dianggap berminat membeli surplus tersebut. Tentu saja tidak semua negara diberikan informasi soal EDA. Pemberian informasi EDA tidak identik dengan penawaran.
Tentu banyak persyaratan teknis bagi negara yang tertarik dengan sistem senjata yang dikategorikan sebagai EDA. Mulai dari soal end user agreement sampai dengan masalah biaya perbaikan, pelatihan, suku cadang, penyeberangan sistem senjata dan lain sebagainya. Soalnya sistem senjata yang dimasukkan dalam EDA biasanya berlaku ketentuan as where as is.
Salah satu sistem senjata yang masuk dalam EDA saat ini adalah fregat kelas Oliver Hazard Perry. Menurut rencana Pentagon, selama tahun anggaran 2011-2015 terdapat 26 kapal perang kelas itu yang akan dimasukkan dalam EDA. Dengan demikian, kapal perang itu dapat dibeli oleh negara-negara lain yang sejalan dengan kepentingan Washington. Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik telah diberitahukan soal ini.
Syaratnya adalah as where as is dan salah satu calon pengguna yang sudah menyatakan sangat tertarik adalah Pakistan. Dengan syarat as where as is dan usia kapal yang rata-rata sudah di atas 30 tahun, perlu dipertimbangkan aspek anggaran (termasuk logistik) apabila berminat atas kapal perang ini.

All hands,
Dalam menghadapi ancaman keamanan maritim di Somalia, CTF-151 yang beroperasi di Teluk Aden menetapkan Internationally Recommended Traffic Corridor (IRTC). Kapal-kapal niaga yang melintas di koridor itu mendapat pengawalan konvoi dari kapal-kapal perang yang tergabung dalam CTF-151. Penetapan IRTC di Teluk Aden tidak lepas dari tingginya ancaman pembajakan di perairan strategis tersebut.
Preseden yang terjadi di Teluk Aden sangat mungkin terjadi pula di Selat Malaka apabila terjadi situasi keamanan maritim di perairan itu tidak bisa dikendalikan oleh Indonesia dan Malaysia. Negara-negara pengguna Selat Malaka khususnya Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan dipastikan akan menurunkan kekuatan lautnya untuk mengamankan perairan itu. Dapat dipastikan Singapura dengan senang hati akan menyambut kedatangan satuan-satuan Angkatan Laut negara-negara luar kawasan untuk mengamankan Selat Malaka, sebab impian negeri penampung koruptor asal Indonesia itu selama ini memang demikian.
Artinya, di Selat Malaka besar kemungkinan akan ditetapkan pula IRTC oleh negara-negara koalisi. Berbekal pengalaman memimpin CTF-151 periode 19 Januari 2010-19 Maret 2010, Singapura tentu tidak dapat menyembunyikan ambisinya untuk memimpin operasi multinasional di Selat Malaka.
Pertanyaannya kini, bagaimana mencegah skenario demikian terjadi? Peningkatan kehadiran Angkatan Laut di Selat Malaka adalah solusi operasional. Solusi operasional belum cukup untuk mencegah skenario Teluk Aden terjadi di Selat Malaka. Dibutuhkan solusi kebijakan dari Indonesia yang bentuknya adalah adalah strategi keamanan maritim nasional.
Dalam strategi keamanan maritim nasional, harus dengan jelas diungkapkan siapa yang bertanggungjawab atas keamanan maritim di Indonesia. Sehingga tidak ada lagi kasus-kasus aneh, lucu dan menggelikan, seperti patroli satuan tertentu yang selama ini tugasnya mengejar kelompok Jemaah Islamiyah di daratan tiba-tiba menggelar patroli di laut.
Bagaimanapun, karakteristik di laut berbeda dengan di darat. Selain itu harus dipahami bahwa tidak ada pasukan khusus yang super yang bisa hebat di semua medan. Setiap medan mempunyai karakteristik berbeda-beda. Oleh karena itu, SWAT di Amerika Serikat tidak pernah berambisi merebut lahan Navy’s SEAL, sebab paham akan medan operasi yang berbeda. Begitu pula U.S. Army Ranger, tak pernah bernafsu mengambil domain Navy’s SEAL. Hal itu berbeda dengan di Indonesia di mana ada satuan khusus tertentu yang hidupnya di darat nampaknya mulai berambisi merebut lahan Kopaska di laut.